No image available for this title

Text

Teropong Kajian Tata Kelautan Indonesia



TEROPONG KAJIAN
TATA KELAUTAN
INDONESIA
Materi buku ini merupakan bahan kajian pokok dalam SEMILOKA di Batam tanggal 17-19
Januari 2003 yang dihadiri oleh para pakar serta akademisi di bidang kelautan/kemaritiman
alaupun yang terkait dari berbagai universitas di negara kita. Segenap peserta setuju bahwa
bahan ini telah membuka wawasan tentang APA, MENGAPA, BAGAIMANA serta TITIK TOLAK dan
ARAH kila melakukan pembenahan di bidang hukum dan perundang-undangan maritim kita.
termasuk administrasi dan manajemennya.
kita melihat di laut perairan Indonesia banyak beroperasi kapal patroli dari berbagai instansi
seperti kapal patroli dari Bea dan Cukai, dari Polisi Perairan, dari Angkatan Laut, dari KPLP
(Kesatuan Panjaga Laut dan Pantai) juga dari sektor lain seperti Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan, dsb. Mengapa? Kapal yang manakah berdasarkan kuasa Undang-undang yang
diwenangkan sebagai kapal penegak hukum di laut?
Di pelabuhan ada Adpel (Administrator Pelabuhan) yang mengenakan seragam Departemen
Perhubungan, ada pula Syahbandar, anggota KPLP, Petugas Distrik Navigasi yang mengenakan
seragam dinas dengan Lambang Negara RI (Garuda) pada atribut kepangkatannya. Sebenarnya
apakah tugas dan fungsi mereka masing-masing? Siapakah yang sebenarnya ditunjuk
berdasarkan kuasa undang-undang sebagai Kepala Pemerintahan Negara di pelabuhan?
Berapa banyak nakhoda di atas kapal kita yang mengerti dan menghayati bahwa mereka sebagai
kuasa negara diwenangkan dan diwajibkan menegakkan hukum di atas kapalnya yang merupakan
wilayah bendera yang dikibarkannya?
Sekolah Ilmu Pelayanan di negara kita terfokus pada pendidikan ilmu nautis teknis yang mencetak
SDM sesuai untuk profesi sebagai Operator kapal. Nampak kurang pembekalan pengetahuan
tentang hukum dan perundang-undangan maritim, ilmu administrasi dan manajemen dasar
Bagaimanakah sebenarnya kita harus menata sistem pendidikan kita yang menyangkut
manajemen pelayaran niaga dan manajemen keselamatan maritim dan perlindungan laut yang
mutlak merupakan suatu keharusan?
Beragam pendapat berdasarkan pandangan atau selera masing-masing kerap disiarkan melalui
media cetak dan media elektronik mengenai hal itu. Penulis berdasarkan pengalaman di bidang
maritim selama 42 tahun, mengulas dan mengajak pembaca untuk menilik kembali tentang dasar
hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta konvensi internasional yang telah kita
ratifikasi sebagai bekal kita mengkaji, memilah antara lain dari aspek hukum perdata dan hukum
publik dalam rangka pembenahan yang mendasar untuk meluruskan banyak hal di bidang
kelautan/maritim
Banyak pembenahan yang diperlukan segera untuk membangun Nusantara kita menjadi negara
maritim yang tangguh mengingat kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Apalagi
dalam rangka mengantisipasi era globalisasi yang kian mendesak


Ketersediaan

02228501343 HEN t C.1Perpustakaan Fak. Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi (22)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
343 HEN t
Penerbit Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia & Des Graphic : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
xii, 278 hlm,; 24 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
979-98948-0-8
Klasifikasi
343
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnya