Pada awal abad 20, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan
politik etis, salah satu programnya ialah pendidikan. Pemerintah kolonial
Belanda mendirikan sekolah-sekolah, namun terdapat diskriminasi perolehan
pendidikan antara anak-anak pribumi dengan anak-anak kulit putih. Hal ini
menjadi pemicu rakyat pribumi mendirikan sekolah-sekolah yang disebut
sebagai sekolah partikelir atau sekolah liar. Melihat semakin berkembangnya
sekolah-sekolah yang didirikan para pribumi, pemerintah kolonial Belanda
kemudian menetapkan kebijakan ordonansi sekolah liar. Ordonansi ini
memicu kontra dari berbagai kalangan pribumi, baik kalangan masyarakat
biasa, guru, ulama, bahkan organisasi. Salah satu organisasi yang menentang

kebijakan ini ialah organisasi PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-
Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Oleh karena itu, penelitian ini

mengkaji respon PPPKI terhadap ordonansi sekolah liar. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini ialah metode historis, dengan menggunakan
pendekatan pendekatan politik pendidikan dan teori kebijakan publik yang
dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Hasil dari penelitian ini yaitu respon yang
diberikan PPPKI terhadap ordonansi sekolah liar yang di antaranya:

memandang ordonansi sekolah liar sebagai peraturan yang menyerang hak-
hak dasar bangsa Indonesia tentang kebebasan memilih sistem pendidikan,

mendukung sepenuhnya sikap Ki Hadjar Dewantara yang menentang
ordonansi sekolah liar, memerintahkan anggota-anggota perhimpunannya
untuk turut mendukung perlawanan pasif Taman Siswa, mengadakan berbagai
pertemuan protes (protestvergadering) menentang ordonansi sekolah liar di
sejumlah wilayah, menghimpun dana untuk membantu korban ordonansi
sekolah liar, dan menyatakan mosi yang meminta pemerintah mencabut
peraturan tersebut.

SS24003

SKR SPI 24003

Perpustakaan FAH (Skripsi SPI)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Share :