Karesidenan Madiun, yang menjadi subyek pembahasan skripsi ini, adalah nama wilayah administrasi hasil bentukan Pemerintah Hindia Belanda setelah berakhirnya Perang Diponegoro tahun 1830. Kehadiran pemerintah Belanda tersebut menjadi awal dimulainya babak baru dalam sejarah Madiun, setelah sebelumnya berada di bawah sistem birokrasi pemerintahan Mataram. Bersamaan dengan itu, sejumlah upaya dilakukan dalam kerangka transformasi daerah jajahan, terutama dengan menempatkan Residen sebagai kepala pemerintahan, yang mengatur semua hal terkait tata kelola pemerintahan di Madiun.
Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana bentuk-bentuk kebijakan Residen Madiun dan pengaruhnya terhadap perubahan struktur sosial politik masyarakat Karesidenan Madiun ke depannya.
Dengan menggunakan metode historis dan pendekatan sosiologi politik, diperkuat teori Governance Policy Theory, yang dicetuskan pertama kali oleh R.A.W. Rhodes (1944), pembahasan skripsi ini berfokus pada konsep, mekanisme kerja, dan kebijakan Residen Madiun guna menciptakan pemerintahan yang sistematis dan terstruktur, sehingga berimplikasi pada perubahan administrasi, hal ini meliputi : perubahan ketatanegaraan dan upaya menata ulang wilayah administrasi, pelaksanaan Politik Etis, pembangunan infrastruktur dan sarana transportasi, serta pemberlakuan Undang-undang Desentralisasi. Semua hal itu kemudian berpengaruh terhadap kondisi sosial politik masyarakat, termasuk bidang agama.

SS21002

SKR SPI 21002

Perpustakaan FAH (Skripsi SPI)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Share :